Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin

Produk Hukum

No.Produk HukumNomorPerihalTahun  
1.Undang-undangUU No 9 Th 1992Tentang Keimigrasian1992UnduhPreview
2.Undang-undangUU No 12 Th 2006Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia2006UnduhPreview
3.Undang-undangUU No 14 Th 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik2008UnduhPreview
4.Undang-undangUU No 11 Th 2008Tentang Informasi & Transaksi Elektronik2008UnduhPreview
5.Undang-undangUU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)2009UnduhPreview
6.Undang-undangUU Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang2009UnduhPreview
7.Undang-undangUU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang2009UnduhPreview
8.Undang-undangUU No 25 Th 2009Tentang Pelayanan Publik2009UnduhPreview
9.Undang-undangUU No 15 Th 2009Tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)2009UnduhPreview
10.Undang-undangUndang-undang Nomor 6 Tahun 2011 (English Version)Tentang Keimigrasian2011UnduhPreview
11.Undang-undangUndang-Undang No 6 Tahun 2011 (Mandarin Version)Tentang Keimigrasian2011UnduhPreview
12Undang-undangUndang-undang Nomor 6 tahun 2011Tentang Keimigrasian2011UnduhPreview
13.Undang-undangUndang-undang Nomor 6 tahun 2011Tentang Keimigrasian2011UnduhPreview
14.PerpuPerpu Nomor 3 Tahun 2009Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian2009UnduhPreview
15.Peraturan PemerintahNomor 82 Tahun 2007Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM2007UnduhPreview
16.Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2007Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM2007UnduhPreview
17.Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2007Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia2007UnduhPreview
18.Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2009Tentang Jenis Tarif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM RI2009UnduhPreview
19.Peraturan PemerintahNomor 3 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian2009UnduhPreview
20.Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2009Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji2009UnduhPreview
21.Peraturan PemerintahPenjelasan PP Nomor 31 Tahun 2013Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian2013UnduhPreview
22.Peraturan PemerintahElucidation of Government Regulation Number 31 Year 2013Elucidation Of Government Regulation Of The Republic Of Indonesia Number 31 Of 2013 Concerning Implementing Regulation Of Act Number 6 Of 2011 Concerning Immigration2013UnduhPreview
23.Peraturan PemerintahGovernment Regulation Number 31 Year 2013Government Regulation Number 31 Year 20132013UnduhPreview
24.Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013Tentang Keimigrasian2013UnduhPreview
25.Peraturan PemerintahBatang Tubuh Nomor 45 Tahun 2014Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia2014UnduhPreview
26.Peraturan PemerintahPenjelasan Nomor 45 Tahun 2014Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia2014UnduhPreview
27.Peraturan PemerintahLampiran Nomor 45 Tahun 2014Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia2014UnduhPreview
28.Peraturan PresidenNomor 44 Tahun 2010Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas2010UnduhPreview
29.Peraturan PresidenNomor 43 Tahun 2010Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas2010UnduhPreview
30.Peraturan PresidenNomor 79 Tahun 2011Tentang Kunjungan Kapal Wisata (YACHT) Asing ke Indonesia2011UnduhPreview
31.Peraturan PresidenNomor 43 Tahun 2011Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat2011UnduhPreview
32.Peraturan PresidenNomor 57 Tahun 2012Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas2012UnduhPreview
33.Peraturan PresidenNomor 58 Tahun 2012Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas2012UnduhPreview
34.Peraturan PresidenNomor 69 Tahun 2015Tentang Bebas Visa Kunjungan2015UnduhPreview
35.Peraturan PresidenNomor 21 Tahun 2016Tentang Bebas Visa Kunjungan2016UnduhPreview
36.Peraturan PresidenNomor 21 Tahun 2016 - English VersionTentang Bebas Visa Kunjungan2016UnduhPreview
37.Instruksi PresidenM-01.HL.05.05 Tahun 2004Instruksi Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.Hl.05.05 Tahun 2004 Pembuktian Kewarganegaraan Dalam Memohon Surat Perjalanan Republik Indonesia Atau Perizinan Lainnya2004UnduhPreview
38.Instruksi PresidenNomor 7 Tahun Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2000 Tentang Pemberian Visa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina Presiden Republik Indonesia2000UnduhPreview
39.Keputusan PresidenNomor 63 Tahun 1983Penyelenggaraan Perjalanan Umroh1983UnduhPreview