Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin

PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING ANTARA BAINTELKAM DAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DI POLDA KALSEL

PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING ANTARA BAINTELKAM DAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DI POLDA KALSEL

PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING ANTARA BAINTELKAM DAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DI POLDA KALSEL

Banjarmasin (Senin, 26/08/2019) – Pengawasan Orang Asing merupakan suatu bentuk kewaspadaan nasional terhadap segala macam ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara yuridis konstitusional, aspek pengawasan Orang Asing dalam hal yang menyangkut keimigrasian diamanatkan dan menjadi tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya fungsi pengawasan terhadap Orang Asing terkait keberadaan dan kegiatannya tidak semestinya diartikan sebagai monopoli kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi semata. Terdapat instansi lainnya yang memiliki domain kewenangan dan fungsi pengawasan Orang Asing yang salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Oleh sebab itu, maka perlu adanya sinergisitas dan harmonisasi baik presepsi maupun tindakan dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia.

Melalui Perjanjian Kerjasama antara Baintelkam Polri dengan Direktorat Jenderal Imigrasi; Penegakan Hukum Keimigrasian menjadi Optimal dan dapat memberikan Kepastian Hukum terhadap Orang Asing di Indonesia

Dalam kegiatan arahan Kabaintelkam Polri dan sosialisasi perjanjian kerjasama tentang pengawasan orang asing antara Baintelkam dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berlangsung pada Hari Senin, 26/08/2019 di Hotel Golden Tulip Banjarmasin; baik Baintelkam Polri maupun Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuat kesepakatan perjanjian kerjasama yang di dalamnya melingkupi pengawasan keberadaan dan kegiatan Orang Asing, operasi intelijen Bersama, pertukaran data dan/atau informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Tentang Pengawasan Orang Asing,Senin, 26/08/2019 di Hotel Golden Tulip Banjarmasin

Kombes Pol. Yosef Sriyono Joko Handono, S.Ik., M.H mewakili Kabaintelkam Polri dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa “Keberadaan Orang Asing memiliki potensi ancaman tersediri; ancaman kegiatan intelijen asing, penguasaan sumber daya alam dan ekonomi, kegiatan politik, dan transnational crime. Mengingat potensi laten terhadap kerawanan tersebut dapat sewaktu-waktu termanifestasi maka perlu sinergisitas antar instansi berwenang untuk dapat mengantisipasi segala macam acaman demi tegaknya kedaulatan negara. Polri secara struktural dari tingkat pusat hingga tingkat Polsek serta Babinkamtibmas yang berada di desa-desa; siap memberikan dukungan penuh terhadap Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya penegakan hukum keimigrasian”.

Sinergisitas dan Harmonisasi Kabaintelkam Polri yang diwakili Kombes Pol. Yosef Sriyono Joko Handono, S.Ik., M.H dengan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diwakili Bambang Widodo selaku Direktur Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian

Sementara itu, Bambang Widodo selaku Direktur Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian yang hadir mewakili Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan bahwa “Saat ini, permasalahan keimigrasian tidak hanya sekedar persoalan legalitas perizinan saja namun jauh daripada itu telah bergeser pada permasalahan-permasalahan yang berdampak nasional, bilateral, dan multilateral. Masalah keimigrasian berdampak langsung pada poleksosbudkumkam. Untuk itu, pola pikir yang diadopsi haruslah pola pikir yang berorientasi pada upaya menjaga dan memelihara tegaknya kedaulatan negara dimana paradigma lama terhadap pengawasan orang asing dengan pendekatan keamanan negara yang mengesampingkan Hak Asasi Manusia kini sudah tidak relevan lagi dan bergeser pada penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan”.

 

Terakhir, harapannya melalui perjanjian kerjasama antara Baintelkam Polri dengan Direktorat Jenderal Imigrasi; penegakan hukum keimigrasian menjadi optimal dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap Orang Asing di Indonesia sehingga dapat berkontribusi positif terhadap citra Republik Indonesia di tengah-tengah pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia.

 

Humas Kanim/YP